Jayapura  - Sekretaris I bidang politik dari Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Melanie Higgins, didampingi asisten politik, Pradita Anggira Prima, menemui pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP).

"Mereka ingin tahu sejauh mana hubungan dan kerja sama MRP dan MRPB (MRP Papua Barat), serta bagaimana implementasi otonomi khusus bagi Papua yang sedang berjalan saat ini," kata Wakil Ketua I MRP Pendeta Hofni Simbiak STh di Jayapura, Rabu.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (4/10) sekitar satu jam lebih di kantor MRP di Kotaraja, distrik Abepura, Jayapura itu, Higgins dan Prima diterima oleh Wakil Ketua I MRP Pendeta Hofni Simbiak S.Th dan Wakil Ketua II MRP Engelbertha Katorok.

Selain itu tampak pula, ketua panitia musyawarah MRP Joram Wambrauw SH, ketua panitia urusan rumah tangga MRP Yuliana E Wambrauw, dan Sekretaris MRP Drs Alfons Rumbekwan MSi.

Menurut Simbiak, Higgins yang ditemani seorang asisten politik tersebut menanyakan tentang MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) serta bagaimana hubungan dan kerja sama kedua lembaga kultur tersebut.

"Kami katakan yang terjadi saat ini, di Papua telah ada dua MRP, yakni MRP di Provinsi Papua dan MRP di Provinsi Papua Barat dan pemerintah telah menyetujui hal itu. Meskipun masih ada permasalahan yang harus diselesaikan," katanya.

Selain itu, mereka juga bertanya tentang bagaimana hak-hak asli orang Papua diperjuangkan oleh MRP, dan bagaimana implementasinya di lapangan.

Ketika ditanya, apakah kunjungan dari staf Kedubes Amerika tersebut sama dengan kunjungan dari Diplomat Australia pada pekan lalu, Simbiak mengatakan ada perbedaan dari antara kunjungan kedua negara tersebut.

"Diplomat Australia juga ingin melakukan kerja sama kedua pihak, terutama dalam pembuatan atau perumusan laporan, sedangkan staf Kedubes AS hanya bertanya seputar MRP dan MRPB serta bagaimana implementasi Otsus di Papua, terutama hak-hak orang asli setempat," katanya.

Oleh karena itu, Amerika hanya menanyakan MRP dan MRPB serta implementasi Otsus, sedangkan Australia justru ingin membantu penguatan kapasitas bagi MRP.

Pada Kamis (29/9), MRP juga dikunjungi oleh Diplomat Australia yang dipimpin oleh Emilly Whellan dan empat orang lainnya. Mereka menanyakan tentang MRP dan MRPB, dan juga akan melakukan kerja sama dalam penguatan kapasitas bagi lembaga MRP.(ANTARA)

JAYAPURA —  Asisten Koordinator Bidang Otsus pada Kementerian Polhukam, Brigjen TNI Sumardi bersama Kabid Desentralisasi Otda, Ir Edison Silaen  mengunjungi  dan melakukan petemuannya dengan Unsur Pimpinan MRP  Kamis( 22/9).  Pertemuan itu dalam rangka melakukan koordinasi tentang keaslian Putera Daerah dalam Pilgub Papua.  Dalam pertemuan   itu,  Sumardi kembali menegaskan  MRP untuk konsisten dengan keputusannya tentang  kriteria keaslian orang Papua dalam Pilihan Gubernur Papua. Kementerian Polhukam  sudah menangkap keinginan DPRP tentang pasal yang  mengatur tentang Putera Daerah. Dengan demikian sudah jelas bahwa Gubernur dan  Wakil Gubernur Papua yang akan bertarung dalam Pilkada nanti harus asli Papua. Ia mengatakan,    pasal tentang putera asli Papua itu jangan   diartikan macam macam, jangan ada lagi persepsi lain dalam mengartikan pasal pasal itu, sebab sudah jelas putera Daerahlah,  karena merupakan lambang kekhususan Papua.

Pemilihan dan penetapan alat kelengkapan MRP

Setelah di lantik pada tanggal 15 september 2011 lalu, MRP mulai aktif bekerja. Senin tanggal 20 september 2011 Anggota MRP telah melaksanakan rapat gabungan pokja dan memilih serta menetapkan alat kelengkapan MRP.

Dari hasil rapat tersebut telah terpilih dan di tetapkan pimpinan dan anggota kelompok kerja yang terdiri dari Pimpinan dan anggota kelompok kerja adat (Pokja Adat), Pimpinan dan anggota kelompok kerja agama (Pokja Agama), Pimpinan dan anggota kelompok kerja perempuan (Pokja Prempuan), serta pimpinan dan anggota musyawarah (Panmus), pimpinan dan anggota panitia urusan rumah tangga (PURT), juga pimpinan dan angota dewan kehormatan (DK).

Adapun nama-nama yang di pilih dan di tetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pokja Adat,

• Demas Tokoro, SH : Ketua
• Costan Oktemka, S.Ip : Wakil Ketua
• Yakobus Dumupa, S.Ip : Sekretaris

2. Pokja Agama,

• Pdt. Semuel K. Waromi, SH : Ketua
• Penetina Kogoya, S.Sos : Wakil Ketua
• Ferry Ayomi, S.Th : Sekretaris

3. Pokja Perempuan,

• Rode Muyasin, Amd. Pd : Ketua
• Debora Mote, S.Sos : Wakil Ketua
• Ere Wakur, AK, Bid : Sekretaris

4. Panmus,

• Joram Wambrauw, SH : Ketua
• Nehemi Yebikon : Wakil Ketua
• Petrus Bonyandone, S.Th : Sekretaris

5. PURT,

• Yuliana E. Wambrauw : Ketua
• William Sawaki, SH : Wakil Ketua
• Fransiska O. Mote : Sekretaris

6. DK.

• Titus F. Wayne, S.Pd, MM : Ketua
• Seblum Werbabkay : Wakil Ketua
• Siska Abugau, A.Ma. Pd. : Sekretaris

MRP Jangan Terlibat Politik Praktis

Syamsul Arief Rivai: ”Sejumlah Tugas berat menanti MRP”

Gubernur Papua Dr.Drs.Syamsul Arief Rivai M,si mengaharapkan agar Majelis Rakyat Papua (MRP) ke depan tidak boleh terlibat dalam politik praktis,namun alangkah baiknya berperan sebagai lembaga khusus memiliki kompetensi untuk memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua sesuai dengan amanat Undang-undang Otsus no.21 tahun 2001, di dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

Demikian hal tersebut diungkapkannya ketika melakukan pelantikan terhadap pimpinan MRP Divinitif periode 2011-2016 di ruang Sasana Krida Kantor Gubernur Papua Dok II Jayapura, Kamis (15/9), kemarin. Sekadar diketahui, mereka yang dilantik adalah Ketua Timotius Murib, wakil ketua I Pdt.Hofni Simbiak,S,Th,wakil ketua II Enggelbertha Kotorok,SE.

“ Saya ingatkan bahwa Majelis rakyat Papua bukan lembaga politik, tetapi lembaga khusus yang memiliki kompetensi untuk memperjuangkan hal-hal berkaitan dengan keberpihakan, bagi orang asli Papua, untuk itu, diperlukan keterbukaan dan kerja sama denan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah serta responsif dan tanggap dalam mewakili seluruh komponen masyarakat yang secara profesional dan profesional terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas guna kemajuan dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua,”ungkapnya.

Kata Gubernur, pimpinan Majelis Rakyat Papua yang baru dilantik harus segera menyusun program kerja sesuai dengan hak dan kewajiban serta tugas dan wewenang yang diemban, Katanya, di depan majleis, menunggu sejumlah tugas yang tidak ringan, salah satu tugas MRP yang sangat penting terkait dengan tahapan Pemilukada Provinsi Papua, adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pesangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yaitu menyangkot persyaratan pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Papua adalah orang asli Papua, sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang no.21 tahun 2001, peraturan pemerintah no.54 tahun 2005.

“Tugas pertama bagi MRP adalah ikut ambil bagian dalam proses Pemilukada Gubernur Papua, khususnya penentuan calon Gubernur dan wakil Gubernur Orang Asli Papua, semoga MRP, DPR-Papua dan KPU Papua bisa bahu membahu mendukung seluruh proses Pilgub dengan aman dan demokratis, sehingga bisa menemukan Gubernur Papua yang bisa memimpin kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,”terangnya.

Sementara itu ketua terpilih MRP periode 2011-2016 Timotius Murib kepada wartawan usai pelantikan, menjelaskan bahwa setelah dirinya secara resmi memegang palu sidang dari Ketua sementara, maka program pertama yang akan dilaksanakan adalah membentuk alat kelengkapan MRP, baik Pojka adat, perempuan dan kegaamaaan, serta agenda penting seleksi bakal calon Gubernur dan akil Gubernur, serta agenda segera melantik dua anggota MRP yang sampai saat ini belum dilantik.

Saat disinggung MRP akan memihak satu bakal calon Gubernur Papua periode 2011-2016, langsung dibantah oleh Timotius Murib,sebab dirinya mengaku bahwa MRP adlah roh dari undang-undang otsus,sehingga lebih pada persoalan cultur atau hak-hak dasar orang asli Papua, tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga MRP tidak akan berbicara soal politik praktis, terutama mendukung slah satu kandidat atau calon Gubernur Papua.

“MRP periode yang lalu hanya dengan semangat Otsus,sehingga adaa sejumlah kandidat yang dicoret dari calon Gubernur, namun untuk saat ini semuanya akan diatur dalam Perdasus pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Papua,”jelasnya.(cak). (www.cenderawasihpos.com)