MAJELIS RAKYAT PAPUA

( M R P )

 

 

 


KEPUTUSAN MAJELIS RAKYAT PAPUA

NOMOR : 01/MRP/2005

 

 

TENTANG

 

 

PERATURAN TATA TERTIB

MAJELIS RAKYAT PAPUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Majelis Rakyat

Jayapura, November 2005


MAJELIS RAKYAT PAPUA

( M R P )

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN MAJELIS RAKYAT PAPUA

NOMOR : 01/MRP/2005

 

 

 

TENTANG

 

 

 

PERATURAN TATA TERTIB

MAJELIS RAKYAT PAPUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Majelis Rakyat

Jayapura, November 2005
MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)

 

KEPUTUSAN

MAJELIS RAKYAT PAPUA

Nomor : 01/MRP/2005

 

Tentang

 

PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS RAKYAT

 

PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS RAKYAT PAPUA

 

 

Menimbang :       a.    Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2004 dan Peraturan Daerah Provinsi No. 4 tahun 2005, perlu membentuk Peraturan Tata Tertib Majelis Rakyat Papua;

 

                           b.    Bahwa Peraturan Tata Tertib Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta rapat-rapat Majelis Rakyat Papua;

 

                           c.    Bahwa berhubung dengan huruf (a) dan (b) perlu menetapkan peraturan Tata Tertib dengan keputusan Majelis Rakyat Papua.

 

Mengingat    :      l.     Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 2907);

                   

                           2.    Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor: 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4151);

 

                           3.    Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor :4389);

 

                           4.    Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­-Undang Nomor : 2 Tabun 2005 (Lembaran Negara Republik Indo­nesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor :4493);

 

                           5.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

                           6.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

 

                           7.    Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4461);

 

                           8.    Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7);

 

                           9.    Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 8).


MEMUTUSKAN

 

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS RAKYAT PAPUA

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

 

1.    Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia:

 

2.    Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;

 

3.    Menteri adalah Menteri Dalam Negeri;

 

4.    Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua;

 

5.    Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif,

 

6.    Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rayat Papua Daerah Provinsi Papua;

 

7.    Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disebut MRP adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama;

 

8.    Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;

 

9.    Wakil adat adalah Anggota MRP yang berasal dari dan mewakili masyarakat adat;

 

10.  Wakil agama adalah Anggota MRP yang berasal dari dan mewakili masyarakat agama;

 

11.  Wakil perempuan adalah Anggota MRP yang berasal dari dan mewakili masyarakat perempuan;

 

12. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua;

 

13.  Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut PERDASUS, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam Rangka Pelaksanaan undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

 

14.  Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut PERDASI adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

 

15.  Pimpinan adalah alat kelengkapan MRP yang terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil Ketua;

 

16.  Sekretariat adalah Sekretariat MRP;

 

17.  Sekretaris adalah seorang yang memimpin Sekretariat MRP;

 

18.  Kelompok Kerja adalah alat kelengkapan MRP yang terdiri atas kelompok kerja adat, kelompok kerja perempuan dan kelompok kerja keagamaan;

 

19.  Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan MRP yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota;

 

20.  Kode Etik MRP adalah pedoman etika perilaku bagi anggota MRP yang berupa kewajiban Anggota MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenang;

 

21.  Tenaga Ahli adalah tenaga fungsional yang diangkat oleh MRP untuk membantu tugas-tugas yang bersifat spesifik dan profesional;

 

22.  Anggaran Belanja MRP adalah anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD berdasarkan usulan MRP;

 

23. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Papua yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

 

24. Rapat adalah forum pengambilan keputusan dalam MRP yang terdiri dari Rapat Pleno, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kelompok Kerja, Rapat Gabungan Kelompok Kerja dan Rapat Konsultasi;

 

25.  Undangan adalah mereka yang bukan anggota MRP yang hadir dalam rapat atas undangan pimpinan MRP;

 

26. Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat tanpa undangan denga sepengetahuan dari pimpinan MRP;

 

27.  Masa sidang adalah masa MRP melakukan kegiatan persidangan di dalam gedung MRP;

 

28.  Masa reses adalah masa MRP melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung MRP untuk melaksanakan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok;

 

29.  Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRP sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggo MRP;

 

30.  Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggo MRP dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat;

 

31.  Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRP karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MRP;

 

32. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpina dan Anggota MRP berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.


BAB II

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN MRP

 

Bagian Kesatu

Susunan

 

Pasal 2

 

(1)  MRP mempunyai alat kelengkapan yang terdiri atas:

       a.    Pimpman;

       b.    Kelompok Kerja;

       c.    Dewan Kehormatan.

 

(2)  MRP dapat membentuk Panitia yang bersifat Ad Hoc untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai kebutuhan.

 

(3)  MRP mempunyai sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

 

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 3

 

1)   Anggota MRP terdiri dari orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil perempuan, dan wakil-wakil agama.

2)   Jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Khusus.

 

Pasal 4

 

1)   Anggota MRP sebelum memangku jabatan harus mengucapkan sumpah/janji.

 

2)   Tatacara pengambilan sumpah anggota MRP dilakukan dengan mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

3) Anggota MRP yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-­sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengucapkan sumpah/janji pada waktu yang berlainan dan dipandu oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri;

 

(4)  Anggota MRP memangku jabatan selama lima tahun dan masa jabatan berakhir bersamaan pada waktu anggota MRP yang baru mengucapkan sumpah/janji.

 

(5)  Masa keanggotaan MRP Pengganti Antar Waktu berakhir bersama-sama dengan anggota MRP lainnya.

 

 

 

 

Pasal 5

 

(1)  Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) lafalnya berbunyi sebagai berikut:

 

             "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

       Bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku anggota Majelis Rakyat Papua dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, Bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Bahwa saya sanggup menegakkan kehidupan demokrasi serta setia dan berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

 

(2)  Pada waktu mengucapkan sumpah/janji untuk penganut agama Islam terlebih dahulu didahului dengan kata "Demi Allah", untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katolik diakhiri dengan kata "Kiranya Tuhan Menolong Saya".

 

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

 

Pasal 6

 

(1)  Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.

 

(2)  Tata urutan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

       a.    Pembukaan

       b.    Pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota MRP oleh sekretaris MRP;

       c.    Pengucapan sumpah janji anggota MRP, dipandu oleh Menteri Dalam Negeri;

       d.    Penandatanganan Berita Acara sumpah/janji anggota MRP secara simbolis oleh satu orang dari wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama;

       e.    Sambutan Gubemur;

       f.     Sambutan Menteri Dalam Negeri;

       g.    Doa;

       h.    Penyampaian ucapan selamat.

 

(3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan Sumpah/Janji anggota MRP sebagai berikut:

 

       a.    Wakil adat menggunakan pakaian adat Papua atau pakaian sipil lengkap untuk laki-laki dan pakaian nasional untuk perempuan;

       b.    Wakil perempuan menggunakan pakaian adat Papua atau pakaian nasional;

       c.    Wakil agama menggunakan pakaian sipil lengkap;

       d.    Menteri Dalam Negeri menggunakan pakaian sipil lengkap;

       e.    Kepala Daerah menggunakan pakaian Sipil lengkap dengan peci nasional;

       f.     Anggota DPRP menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria, dan wanita menggunakan pakaian nasional;

       g.    Undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

 

(4)  Tata tempat upacara pengucapan sumpah/janji anggota MRP sebagai berikut:

 

       a.    Menteri Dalam Negeri duduk di tengah, Gubemur di sebelah kanan dan Ketua DPRP di sebelah kiri;

       b.    Anggota MRP yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang sudah disediakan;

       c.    Sekretaris MRP duduk ditempat yang disediakan;

       d.    Para undangan lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;

       e.    Pers/kru TV /Radio disediakan tempat sendiri.

 

BAB III

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN MRP

 

Bagian Kesatu

Pimpinan MRP

 

Pasal 7

 

(1)  Pimpinan MRP bersifat kolektif, terdiri atas seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MRP dalam Rapat Pleno yang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama.

 

(2)  Hasil pemilihan Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MRP.

 

Bagian Kedua

Pimpinan Sementara MRP

 

Pasal 8

 

(1)  Selama pimpinan MRP belum terpilih, MRP dipimpin oleh Pimpinan Sementara dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat untuk :

       a.    Menyusun rancangan dan menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP.

       b.    Memilih Pimpinan tetap MRP.

 

(2)  Pimpinan Sementara MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.

 

(3)  Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipilih secara aklamasi oleh anggota MRP wakil Adat, wakil Perempuan, dan wakil Agama.

 

 

Bagian Ketiga

Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Pimpinan MRP

 

Pasal 9

 

(1)  Setiap Anggota MRP berhak dicalonkan menjadi pimpinan MRP.

(2)  Masing-masing wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama berhak mencalonkan paling banyak tiga orang.

 

(3)  Setiap calon pimpinan MRP wajib menyatakan kesediaan secara lisan dan tertulis.

 

Pasal 10

 

(1)  Pemilihan Pimpinan MRP dilaksanakan dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MRP.

 

(2)  Apabila Anggota MRP yang hadir belum mencapai korum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu kali dua puluh empat jam dan pimpinan wajib memberitahukan secara tertulis kepada seluruh anggota.

 

(3)  Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilaksanakan dan korum tidak terpenuhi, rapat tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

 

Pasal 11

 

(1)  Pemilihan pimpinan MRP dilaksanakan dalam dua tahap.

 

(2)  Pemilihan tahap pertama dilaksanakan oleh masing-masing unsur untuk memilih calon pimpinan yang berasal dari wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama.

 

(3)  Pemilihan tahap kedua dilaksanakan untuk memilih ketua dan wakil ketua yang dipilih di antara tiga orang calon pimpinan MRP dari wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

Pasal 12

 

(1)  Setiap anggota MRP berhak untuk memilih dan dipilih.

 

(2)  Pemilihan pimpinan MRP dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

 

(3)  Dalam hal pemilihan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan pimpinan MRP dilaksanakan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup.

 

Bagian Keempat

Penetapan Calon Pimpinan MRP Terpilih

 

Pasal 13

 

(1)  Calon Pimpinan MRP yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

 

(2)  Apabila dua calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan Pemilihan ulang terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Pasal 14

 

(1)  Setelah perhitungan suara selesai pimpinan sementara beserta saksi-saksi menandatangani Berita Acara Pemilihan, selanjutnya Sekretaris MRP membacakan Berita Acara dan menyerahkan kepada Pimpinan Rapat.

 

(2)  Pimpinan sementara setelah menerima Berita Acara, mengumumkan dan menetapkan Ketua dan Wakil Ketua terpilih;

 

(3)  Pimpinan MRP terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan MRP.

 

(4)  Pelantikan Pimpinan MRP dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

 

(5)  Pimpinan MRP sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji, yang dipandu oleh Gubernur dalam suatu Upacara.

 

(6)  Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) lafalnya berbunyi sebagai berikut:

 

                "Derni Allah (Tithan) Saya Bersumpah/Berjanji janji:

     Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saga sebagai Ketua/Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua dengan sebaik-baikmva, seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya;

     Bahwa saya akan memegang teguh pancasila dan menegakkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

     Bahwa saya akan memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak orang asli Papua demi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia. "

 

Bagian Kelima

Tugas Pimpinan MRP

 

Pasal 15

 

Pimpinan MRP mempunyai tugas

 

a.    Memimpin rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk pengambilan keputusan;

 

b.    Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;

 

c.    Menjadi Juru Bicara MRP;

 

d.    Melaksanakan dan memasyarakatkan Putusan MRP;

 

e.    Mengadakan konsultasi dengan Gubernur, DPRP dan Bupati/Walikota;

 

f.     Mewakili MRP atau Alat Kelengkapan MRP di Pengadilan;

 

g.    Melaksanakan keputusan MRP berkaitan dengan Penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

 

h.    Memimpin pembahasan Arah Kebijakan Umum dan Strategi Pengelolaan Anggaran MRP;

 

i.     Mewakili MRP dalam kegiatan protokoler Negara dan Daerah;

 

j.     Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Pleno MRP.

 

Pasal 16

 

Pimpinan MRP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat:

 

a.    Menentukan kebijakan kerja sama antar Lembaga Daerah berdasarkan hasil rapat Pleno;

 

b.    Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan alat kelengkapan lainnya;

 

c.    Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Kelompok Kerja;

 

d.    Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris;

 

e.    Menghadiri Rapat Alat Kelengkapan MRP apabila dipandang perlu;

 

f.     Memberi pertimbangan atas nama MRP terhadap masalah dan pencalonan orang untuk jabatan publik tertentu di Provinsi Papua.

 

Bagian Keenam

Pemberhentian Pimpinan

MRP

 

Pasal 17

 

(1)  Pimpinan MRP berhenti atau diberhentikan dari jabatan karena :

       a.    Meninggal dunia;

       b.    Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

       c.    Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan sebagai Pimpinan MRP;

       d.    Melanggar kode etik MRP berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan MRP;

       e.    Dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara.

 

(2)  Dalam hal seorang pimpinan MRP diberhentikan dari jabatannya, para pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan Pelaksana Tugas Sementara sampai terpilihnya Pimpinan tetap.

 

(3)  Dalam hal seorang pimpinan MRP dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana serendah-rendahnya lima tallun penjara tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat-rapat MRP dan kegiatan pimpinan.

 

(4) Dalam hal seorang pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan MRP yang bersangkutan melaksanakan kembali tugas.

 

Pasal 18

 

(1)  Pemberhentian Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan dalam Rapat Pleno oleh Pimpinan MRP.

 

(2)  Usul pemberhentian Pimpinan MR.P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno.

 

(3)  Usul pemberhentian Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan MRP dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Pleno.

 

Pasal 19

 

(1)  Keputusan MRP tentang usul pemberhentian Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Pimpinan MRP kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

 

(2)  Pemberhentian Pimpinan MRP dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

 

Pasal 20

 

(1)  Pengisian Pimpinan MRP yang diberhentikan dalam Pasal 19 dipilih dari calon yang diusulkan oleh wakil unsur yang bersangkutan.

 

(2)  Pemilihan Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Pleno.

 

(3) Calon Pimpinan MRP yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pimpinan MRP disampaikan kepada Gubernur untuk pengesahan dan pelantikan atas nama Menteri dalam Negeri.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

 

Bagian Kesatu

Pembentukan

 

Pasal 21

 

(1)  MRP membentuk kelompok Kerja sebagai alat kelengkapan.

 

(2)  Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama.

 

(3)  Setiap Anggota MRP kecuali Pimpinan MRP wajib duduk dalam salah satu kelompok kerja.

 

(4)  Setiap kelompok kerja berjumlah 13 orang.

 

Bagian Kedua

Susunan

 

Pasal 22

 

(1)  Pimpinan kelompok kerja terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris.

 

(2) Pemilihan dan penggantian pimpinan Kelompok Kerja sedapat-dapatnya dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh anggota kelompok kerja masing-masing.

 

(3) Apabila pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

 

(4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada pimpinan MRP untuk ditetapkan dengan keputusan MRP.

 

(5)  Pimpinan kelompok kerja mempunyai masa jabatan dua tahun enam bulan dan dapat dipilih kembali.

 

Bagian Ketiga

Tugas

 

Paragraf 1

Kelompok Kerja Adat

 

Pasal 23

 

Kelornpok Kerja Adat mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli.

 

Pasal 24

 

Kelompok Kerja Adat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan cara :

 

a.    Mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan Gubemur, DPRP dan Bupati/ Walikota mengenai penyusunan rancangan kebijakan dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli;

 

b.    Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah Khusus yang memuat materi tentang perlindungan adat dan budaya asli yang diajukan oleh Gubemur dan DPRP;

 

c.    Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul tentang kriteria orang asli Papua dalam rangka pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur;

 

d.    Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus yang memuat materi tentang perlindungan adat dan budaya asli;

 

e.    Membahas dan menindaklanjuti temuan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli;

 

f.     Mengadakan rapat konsultasi dengan Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Provinsi, dan DPRP;

 

g.    Mengadakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat;

 

h.    Mengadakan rapat gabungan kelompok kerja dalam rangka membahas masalah dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan adat dan budaya asli.

 

Paragraf 2

Kelompok Kerja Perempuan

 

Pasal 25

 

Kelompok Kerja Perempuan mempunyai tugas melindungi dan memberdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan jender.

 

Pasal 26

 

Kelompok Kerja Perempuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan cara

 

a.    Mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan Gubernur, DPRP dan Bupati/ Walikota mengenai penyusunan rancangan kebijakan dalam rangka melindungi dan memberdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan jender;

 

b.    Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah Khusus yang memuat materi tentang perliddungan dan pemberdayaan perempuan yang diajukan oleh Gubemur dan DPRP;

 

c.    Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus yang memuat materi tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan;

 

d.    Membahas dan menindaklanjuti temuan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan;

 

e.    Mengadakan rapat konsultasi dengan Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Provinsi dan DPRP;

 

f.     Mengadakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat;

 

g.    Mengadakan rapat gabungan kelompok kerja dalam rangka membahas masalah dan kebij akan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

 

Paragraf 3

Kelompok Kerja Keagamaan

 

Pasal 27

 

Kelompok Kerja Keagamaan mempunyai tugas memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama.

 

Pasal 28

 

Kelompok Kerja Keagamaan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan cara:

 

a.    Mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan Gubernur, DPRP dan Bupati/ Walikota mengenai penyusunan rancangan kebijakan dalam rangka memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama;

 

b.    Menggadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah Khusus yang memiliki materi muatan tentang pemantapan kerukunan antar umat beragama yang    oleh Gubernur dan DPRP;

 

c.    Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Paraturan Daerah Khusus yang memiliki materi muatan tentang perlindungan hak-hak hidup beragama dan pemantapan kehidupan beragama;

 

d.    Membahas dan menindaklanjuti temuan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama;

 

e.    Mengadakan rapat konsultasi dengan Pejabat Pemerintah. Pejabat Pemerintah Provinsi dan DPRP;

 

f.     Mengadakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat;

 

g.    Mengadakan rapat gabungan Kelompok kerja dalam rangka membahas masalah dan kebijakan yang berkaitan dengan pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama.

 

h.    Memantau dan mengawasi kehidupan beragama yang tidak sesuai dengan asas­-asas kehidupan beragama yang bersifat universal.

 

BAB V

DEWAN KEHORMATAN

 

Kedudukan

 

Pasal 29

 

Dewan Kehormatan dibentuk oleh MRP sebagai alat kelengkapan MRP yang bersifat tetap dan bertugas melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap anggota MRP.

 

Susunan

 

Pasal 30

 

(1) Dewan Kehormatan terdiri dari Unsur Pimpinan dan Anggota yang mewakili unsur Adat, Perempuan dan Agama.

 

(2)  Anggota Dewan Kehormatan berjumlah lima orang.

 

(3)  Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno.

 

(4)  Penggantian anggota Dewan Kehormatan dilakukan oleh Kelompok Kerja apabila anggota Dewan Kehormatan yang bersangkutan berhalangan tetap.

 

Pasal 31

 

(1) Pimpinan Dewan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua, dibantu seorang Wakil Ketua.

 

(2)  Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

 

Tugas dan Wewenang

 

Pasal 32

 

Dewan Kehormatan bertugas

 

(1)  Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota, karena:

       a.    Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara terus menerus sebagai anggota.

       b.    Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota.

       c.    Melanggar sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota.

(2)  Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(3)  Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan MRP.

 

Pasal 33

 

(1) Rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup.

 

(2)  Rapat Dewan Kehonnatan untuk mengarnbil keputusan harus memenuhi korum

 

Pasal 34

 

Dewan Kehormatan mempunyai wewenang untuk

a.    Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.

 

b.    Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

 

Pasal 35

 

Tugas dan wewenang Dewan Kehonnatan dilaksanakan dengan cara :

 

(1)  Menindaklanjuti pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran yang diajukan secara tertulis kepada pimpinan MRP, oleh masyarakat dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu.

 

(2)  Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin kerahasiaannya.

 

(3)  Dewan Kehormatan menyampaikan tembusan/foto copy surat pengaduan kepada anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari dengan surat resmi.          

(4)  Dewan Kehormatan menyampaikan panggilan kepada anggota yang diadukan setelah lewat empat belas hari sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan.

 

(5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat tiga hari sebelum sidang dewan kehormatan yang telah ditentukan untuk itu.

 

(6) Dalam hal anggota yang diadukan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai tiga kali, dewan kehonnatan dapat segera membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran anggota yang bersangkutan.

 

(7)  Anggota yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.

 

(8)  Pengadu dan anggota yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang dewan kehormatan

 

(9)  Dihadapan sidang dewan kehormatan, pengadu atau anggota yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-­saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya.

 

(10)Dewan Kehonnatan setelah melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, mengambil keputusan.

 

(11)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus memuat pertimbangan­pertimbangan yang menjadi dasamya, dan menunjuk pasal-pasal peraturan yang dilanggar.

 

Sanksi

 

Pasal 36

 

Setelah Dewan Kehormatan melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, Dewan Kehormatan memutuskan sanksi secara bertahap berupa

 

(1)  Teguran tertulis

       a.    Pemberhentian dari jabatan pimpinan MRP atau pimpinan alat kelengkapan MRP ;

       b.    Pemberhentian sebagai anggota.

 

(2)  Sanksi berupa teguran tertulis, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh pimpinan MRP kepada anggota yang bersangkutan.

 

(3) Sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b disampaikan kepada pimpinan MRP untuk dibacakan dalam Rapat Pleno.

 

(4)  Pemberhentian sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh pimpinan MRP kepada Menteri rnelalui Gubernur untuk diresmikan.

 

(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), disampaikan oleh pimpinan MRP kepada anggota yang bersangkutan.

 

 

 

Pasal 37

 

(1)  Dewan Kehonnatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik.

 

(2)  Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dalam rapat pleno dan dibagikan kepada seluruh anggota.

 

 

BAB VI

PANITIA AD HOC

 

Bagian Kesatu

Panitia Khusus

 

Paragraf 1

Kedudukan

 

Pasal 38

 

MRP dapat membentuk Panitia Khusus yang bersifat sementara untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang ditetapkan dalam Rapat Pleno.

 

Paragraf 2

Susunan

 

Pasal 39

 

(1)  Komposisi keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Pleno.

 

(2)  Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Pleno paling sedikit lima orang dan paling banyak lima belas orang.

 

(3)  Penggantian anggota Panitia Khusus dapat dilakukan melalui usul Pimpinan Kelompok Kerja kepada Rapat Pleno dalam hal yang bersangkutan dipandang tidak dapat menjalankan tugasnya

 

(4)  Panitia Khusus dibantu oleh sebuah Sekretariat.

 

Pasal 40

 

(1)  Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.

 

(2)  Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan MRP.

 

(3)  Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Khusus diatur tersendiri berdasarkan tugas Panitia Khusus.

 

Paragraf 3

Tugas

 

Pasal 41

 

(1)  Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Pleno.

 

(2)  Panitia Khusus bertanggung jawab kepada Rapat Pleno.

 

(3)  Rapat Pleno dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus.

 

(4)  Panitia Khusus dibubarkan oleh MRP setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

 

(5)  Rapat Pleno menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.

 

Bagian kedua

Panitia Kerja

 

Paragraf 1

Kedudukan

 

Pasal 42

 

Alat Kelengkapan MRP dapat membentuk Panitia Kerja yang bersifat sementara dalam rangka membantu kelancaran tugas alat kelengkapan yang bersangkutan.

 

Paragraf 2

Susunan

 

Pasal 43

 

(1)  Susunan keanggotaan Panitia Kerja ditetapkan oleh Alat Kelengkapan MRP yang membentuknya.

(2)  Panitia Kerja yang ditetapkan oleh Alat Kelengkapan MRP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak berjumlah 1/2 dari jumlah anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.

 

Pasal 44

 

Panitia Kerja dipimpin oleh salah seorang Anggota Pimpinan Alat Kelengkapan MRP.

 

 

Paragraf 3

Tugas

 

Pasal 45

 

(1)  Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Alat Kelengkapan MRP yang membentuknya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Panitia Kerja dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum.

 

(3)  Tata cara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh Alat Kelengkapan MRP yang membentuknya.

 

(4)  Panitia Kerja bertanggung jawab kepada Alat Kelengkapan MRP yang membentuknya.

 

(5)  Panitia Kerja dibebankan oleh Alat Kelengkapan MRP yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

 

(6)  Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh Alat Kelengkapan MRP yang membentuknya.

 

BAB VII

TENAGA AHLI

 

Pasal 46

 

(1)  MRP dapat mengangkat dan menetapkan Tenaga Ahli yang berasal dari luar MRP atas usul Alat kelengkapan MRP untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang MRP.

 

(2)  Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tediri atas tenaga profesional dalam bidang tugasnya yang ditetapkan dalam Rapat Pleno.

 

(3)  Jumlah tenaga ahli paling banyak tiga orang untuk setiap Kelompok Kerja.

 

(4) Pembiayaan TenagaAhli dibebankan pada anggaran belanja MRP.

 

(5)  Tenaga ahli dapat mengikuti Rapat MRP atas permintaan pimpinan Kelompok Kerja.

 

(6) Tenaga ahli mempunyai masa tugas satu tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan usulan Kelompok Kerja dan ditetapkan dengan keputusan MRP dalam Rapat Pleno.

 

Pasal 47

 

(1)  Tenaga ahli melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 38 ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan saran, pendapat atau rekomendasi, baik diminta maupun tidak diminta kepada Kelompok Kerja.

 

(2)  Melakukan kajian atas masalah-masalah sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan.

 

(3) Melakukan pendampingan dalam kunjungan kerja lapangan atas permintaan Kelompok Kerja MRP.

 

BAB VIII

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN

 

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang MRP

 

Pasal 48

 

MRP mempunyai tugas dan wewenang :

 

(1)  Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRR

 

(2)  Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur.

 

(3)  Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.

 

(4) Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

 

(5)  Memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

 

(6)  Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pemekaran Provinsi.

 

(7)  Menyampaikan usulan perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

 

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

 

Paragraf 1

Tata Cara Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap

Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

 

 

Pasal 49

 

(1)  MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh DPRP.

 

(2)  Pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut persyaratan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang asli Papua.

 

(3)  Hasil pertimbangan dan persetujuan MRP diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRP paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan.

 

(4)  Pasangan bakal calon yang telah mendapatkan persetujuan MRP disampaikan kepada DPRP.

 

(5)  Apabila dalam waktu tujuh hari, MRP tidak memberikan persetujuan terhadap pasangan bakal calon yang diajukan DPRP, pasangan bakal calon tersebut sah untuk diajukan menjadi pasangan calon.

 

Paragraf 2

Tata Cara Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap

Rancangan Perdasus

 

Pasal 50

 

(1)  Rancangan Perdasus disampaikan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRP kepada MRP untuk melakukan pembahasan guna mendapat pertimbangan dan persetujuan.

 

(2)  Pembahasan Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dilakukan oleh Kelompok Kerja paling lambat tiga puluh hari sejjak diterimanya Rancangan Perdasus.

 

(3)  Dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRP melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRP.

 

(4)  Dalam hal Rancangan Perdasus tidak mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dari tiga puluh hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perdasus dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP.

 

(5)  Pemerintah Provinsi bersama DPRP menetapkan Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjacli Perdasus.

 

Paragraf 3

Tata Cara Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan

Terhadap Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

 

Pasal 51

 

(1)  Rancangan Perjanjian dengan Pihak Ketiga disampaikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi bersama DPRP kepada NIRP untuk mendapat pertimbangan khusus menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.

 

(2)  Pembahasan rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja yang membidangi untuk mendapatkan persetujuan Rapat Pleno MRP selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya rencana Perjanjian.

 

(3)  Apabila diperlukan kelompok kerja dapat berkonsultasi kepada Pemerintah atau Pemerintah Provinsi mengenai rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(4)  Dalam hal rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga tidak mendapat pertimbangan dan persetujuan. lebih dari tiga puluh hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP.

 

(5)  Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dari luar negeri dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hubungan luar negeri.

 

Paragraf 4

Tata Cara Menerima Penyampaian Aspirasi

dan Pengaduan

 

Pasal 52

 

(1)  Masyarakat adat, masyarakat perempuan, masyarakat agama, dan masyarakat pada umumnya yang datang secara langsung ke MRP untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan diterima Pimpinan MRP dan atau Pimpinan Kelompok Kerja yang membidangi.

 

(2)  Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan dimaksud pada ayat (1) Pimpinan MRP meneruskan kepada Pemerintah, DPR RI, Gubernur dan DPRP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

 

Paragraf 5

Tata Cara Memberikan Pertimbangan Terhadap

Perlindungan Hak-hak Orang Asli Papua

 

Pasal 53

 

(1)  Kebijakan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, disampaikan kepada MRP untuk mendapat pertimbangan.

 

(2)  Pertimbangan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lambat diberikan empat belas hari sejak diterima oleh MRP untuk mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah.

 

Paragraf 6

Tata cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan

Terhadap Pemekaran Provinsi

 

Pasal 54

 

(1)  Rencana pemekaran provinsi disampaikan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRP kepada MRP untuk mendapat pertimbangan dan pesetujuan.

 

(2)  Pembahasan rencana pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja/gabungan kelompok kerja untuk mendapatkan persetujuan rapat Pleno MRP selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya rencana pemekaran.

 

(3)  Apabila diperlukan Kelompok Kerja/gabungan Kelompok Kerja dapat meminta penjelasan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRP mengenai rencana pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).

 

(4)  Dalam hal rencana pemekaran tidak mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dari tiga puluh hari sebagaimana dimaksud ayat (2), rencana pemekaran dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan oleh MRP.

 

Paragraf 7

Tata cara Penyampaian Usulan Perubahan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001

 

Pasal 55

 

(1)  Usul perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dapat disampaikan oleh rakyat kepada MRP dan DPRP.

 

(2)  Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan melalui MRP, dibahas oleh MRP untuk diteruskan kepada DPR atau Pemerintah melalui Gubemur.

 

(3)  Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah.

 

BAB IX

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MRP

 

Bagian Pertama

Hak MRP

 

Pasal 56

 

MRP mempunyai hak :

 

a.    Meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua ;

 

b.    Meminta peninjauan kembali Perdasi atau Keputusan Gubemur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua ;

 

c.    Mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRP sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan

 

d.    Menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP.

 

Paragraf 1

Hak Meminta Keterangan

 

Pasal 57

 

(1)  MRP dapat meminta keterangan Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

 

(2)  Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit sembilan orang dari jumlah anggota MRP.

 

(3)  Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan MRP disampaikan kepada Rapat Pleno MRP untuk memperoleh keputusan.

 

(4)  Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atau usulan Pemerintah tersebut.

 

(5)  Apabila Rapat Pleno menyetujui usul permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan MRP menyampaikan permintaan keterangan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi.

 

(6)  Pemerintah Provinsi memberikan keterangan tertulis kepada Pimpinan MRP.

 

(7)  Anggota MRP dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Pemerintah Provinsi dalam Rapat Kerja.

 

Paragraf 2

Hak Meminta Peninjauan Kembali Perdasi

 

Pasal 58

 

(1)  MRP dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali Perdasi atau Peraturan Gubemur yang bertentangan dengan perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua.

 

(2)  Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit sembilan orang dari jumlah anggota MRP yang mencerminkan unsur wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama dan mendapat persetujuan Rapat Pleno MRP.

 

(3)  Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi dan DPRP.

 

(4)  Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggapi secara tertulis oleh Pemerintah Provinsi dan DPRP untuk dibahas dalam Rapat Kerja.

 

Paragraf 3

Hak Mengajukan Rencana Anggaran Belanja MRP

 

Pasal 59

 

(1)  MRP mengajukan Rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRP.

 

(2)  Rencana Anggaran MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama antara DPRP dengan Gubernur ditetapkan sebagai Anggaran Belanja MRP.

 

(3) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh MRP kepada DPRP sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

 

Paragraf 4

Hak Menetapkan Tata Tertib MRP

 

Pasal 60

 

(1)  MRP menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP dalam Rapat Pleno.

 

(2)  Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :

       a.    Pengucapan/sumpah janji;

       b.    Pemilihan dan penetapan pimpinan;

       c.    Pemberhentian dan penggantian pimpinan;

       d.    Penyelenggaraan sidang/rapat;

       e.    Pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak serta larangan bagi anggota/lembaga;

       f      Pengaduan dan tugas Dewan Kehormatan dalam proses penggantian antar waktu;

       g.    Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat kelengkapan;

       h.    Pembuatan keputusan;

       i.     Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

       j.     Pelaksanaan kesekretariatan;

       k.    Pengaturan protokoler dan kode etik.

 

 

Bagian Kedua

Hak Anggota MRP

 

Pasal 61

 

Setiap anggota MRP mempunyai hak:

a.    Mengajukan pertanyaan;

b.    Menyampaikan usul dan pendapat;

c.    Imunitas;

d.    Protokoler; dan

e.    Keuangan/administrasi.

 

Paragraf 1

Pelaksanaan Hak Mengajukan Pertanyaan

 

Pasal 62

 

Setiap anggota secara perseorangan atau bersama-sama berhak mengajukan pertanyaan.

 

Pasal 63

 

(1)  Pertanyaan yang diajukan kepada Gubernur, DPRP dan Bupati/Walikota, disusun secara tertulis, singkat, dan jelas, serta kepada Pimpinan MRP.

 

(2)  Apabila dipandang perlu, Pimpinan MRP dapat meminta penjelasan kepada penanya dan penanya memberikan penjelasan kepada Pimpinan MRP tentang pertanyaan tersebut.

 

(3)  Pimpinan MRP meneruskan pertanyaan kepada Gubernur, atau Bupati/Walikota yang disertai dengan permintaan agar Gubernur, atau Bupati/Walikota memberikan jawaban dalam waktu paling lama empat belas hari, kemudian memberikan jawaban tersebut kepada seluruh anggota.

 

(4)  Sebelum pertanyaan disampaikan kepada Pimpinan, pertanyaan tidak boleh diumumkan.

 

Pasal 64

 

(1)  Jawaban atas pertanyaan disampaikan oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota disampaikan secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.

 

(2)  Penanya dapat meminta agar pertanyaan dijawab oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota disampaikan secara tertulis.

 

(3)  Dalam hal Gubernur, atau Bupati/Walikota menjawab pertanyaan secara lisan dalam Rapat Pleno penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaannya agar Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat memberikan keterangan yang lebih belas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.

 

(4)  Pemberian jawaban oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota tidak dapat diwakilkan kepada pejabat lain.

 

Paragraf 2

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

 

Pasal 65

 

Setiap anggota secara perseorangan atau bersama-sama dapat menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.

 

Paragraf 3

Hak Imunitas

 

Pasal 66

 

(1)  Anggota tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan; pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MRP, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.

 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua bab I kitab undang-undang hukum pidana.

 

(3)  Anggota tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MRP.

 

Paragraf 4

Hak Protokoler dan Hak Keuangan/ Administrasi

 

Pasal 67

 

(1)  Kedudukan protokoler dan keuangan/administrasi, pimpinan dan anggota diatur oleh MRP bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi.

 

(2)  Pengelolaan keuangan MRP dilaksanakan oleh pimpinan MRP sesuai dengan undang-undang.

 

(3) Pengelolaan sehari-hari keuangan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada sekretaris MRP.

 

(4) Sekretaris MRP secara berkala melaporkan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan MRP.

 

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kewajiban MRP

 

Pasal 68

 

(1)  MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenang mempunyai kewajiban:

       a.    Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua;

       b.    Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang­-Undangan;

       c.    Membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya orang asli Papua;

       d.    Membina kerukunan kehidupan beragama;

       e.    Mendorong pemberdayaan perempuan.

 

(2)  Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pimpinan dan anggota MRP dalam setiap kegiatan MRP dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara.

 

(3)  Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan MRP.

 

BAB X

KEUANGAN MRP DAN SEKRETARIAT MRP

 

Pasal 69

 

(1)  Kedudukan Keuangan MRP adalah

       a.    Anggaran Belanja MRP ditetapkan tersendiri yang ditetapkan dalam APBD.

       b.    Anggaran Belanja Sekretariat MRP ditetapkan tersendiri yang ditetapkan dalam APBD.

       c.    Biaya Rapat-Rapat MRP dibebankan kepada Anggaran Sekretariat MRP.

       d.    Biaya pakaian beserta kelengkapan pakaian Anggota MRP dibebankan kepada Anggaran Sekretariat MRP.

 

(2)  Penyusunan Anggaran Keuangan MRP dan Sekretariat MRP ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

BAB XI

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

 

Bagian Kesatu

Hak Keuangan MRP

 

Pasal 70

 

Penghasilan bagi Pimpinan dan anggota MRP terdiri dari:

a.    Uang Representasi;

b.    Uang Paket;

c.    Tunjangan Jabatan;

d.    Tunjangan Kesejahteraan;

 

Bagian Kedua

Uang Representasi

 

Pasal 71

 

(1)  Pimpinan dan Anggota MRP diberikan uang representasi.

 

(2   Besarnya uang Representasi bagi Ketua MRP paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari gaji pokok Gubernur.

 

(3)  Besarnya uang Representasi Wakil Ketua MRP paling tinggi 90% (sembilan puluh per seratus) dari uang Representasi Ketua MRP.

 

(4)  Besarnya uang Representasi Anggota MRP paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari uang Representasi Ketua MRP.

 

(5)  Selain uang Representasi kepada Pimpinan dan anggota MRP diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.

 

(6)  Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) besamya sama dengan tunjangan yang berlaku bagi DPRP.

 

Bagian Ketiga

Uang Paket

 

Pasal 72

 

(1)  Pimpinan dan Anggota MRP diberikan Uang Paket.

 

(2)  Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

 

 

Bagian Keempat

Tunjangan Jabatan

 

Pasal 73

 

(1)  Kepada Pimpinan MRP diberikan Tunjangan Jabatan.

(2)  Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

 

(3)  Kepada Pimpinan Kelompok Kerja diberikan Tunjangan Jabatan.

 

(4)  Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

 

Bagian Kelima

Tunjangan Kesejahteraan

 

Pasal 74

 

(1)  Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada Pimpinan, Anggota MRP dan istri/suami beserta anak-anak diberikan tunjangan kesehatan.

 

(2)  Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paket.

 

(3)  Untuk jaminan kecelakaan dan/atau hari tua diberikan dana kesejahteraan dalam bentuk jaminan asuransi.

 

Pasal 75

 

(1)  Apabila Pimpinan atau anggota MRP meninggal dunia, ahli waris diberikan:

       a.    Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.

       b.    Bantuan biaya pengangkutan jenasah.

 

Pasal 76

 

(1)  Ketua MRP disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas.

 

(2)  Wakil- Wakil Ketua MRP disediakan masing-masing satu unit kendaraan dinas.

 

(3)  Apabila Pimpinan MRP berhenti atau berakhir masa baktinya rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi.

 

(4)  Anggota MRP diberikan bantuan sewa rumah sesuai kemampuanAPBD.

 

Pasal 77

 

Pimpinan dan Anggota MRP disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan APBD.

 

Bagian Keenam

Biaya Kegiatan MRP

 

Pasal 78

 

(1)  Untuk kelancaran pelaksanaan tugas MRP pada Belanja Sekretariat MRP disediakan

       a.    Belanja Pegawai;

       b.    Belanja Barang dan Jasa;

       c.    Belanja Perjalanan Dinas;

       d.    Belanja Pemeliharaan;

       e.    Belanja Modal.

 

(2)  Besarnya belanja MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan APBD.

 

Bagian Ketujuh

Penghargaan

 

Pasal 79

 

(1)  Pimpinan dan Anggota MRP pada akhir keanggotaannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang penghargaan yaitu :

       a.    Bagi pimpinan MRP untuk tiap satu tahun memangku jabatan satu bulan uang representasi bersih paling banyak lima bulan uang representasi bersih;

       b.    Bagi anggota MRP untuk tiap satu tahun masa keanggotaannya sejumlah satu bulan uang representasi bersih paling banyak lima bulan uang representasi bersih;

       c.    Masa memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari satu tahun dibulatkan menjadi satu tahun penuh.

 

(2)  Dalam hal Pimpinan dan Anggota MRP meninggal dunia uang penghargaan tersebut pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

 

Pasal 80

 

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Tata Tertib ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

 

Pasal 81

 

Pengelolaan Keuangan MRP dilaksanakan oleh Sekretaris MRP dan pertanggung jawaban keuangan MRP berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

 

 

BAB XIl

RAPAT DAN PERSIDANGAN MRP

 

Bagian Pertama

Rapat-Rapat MRP

 

Paragraf 1

Umum

 

Pasal 82

 

Rapat-rapat MRP terdiri dari:

 

a.    Rapat Pleno dan Rapat Pleno Luar Biasa;

b.    Rapat Kerja;

c.    Rapat Konsultasi;

d.    Rapat Dengar Pendapat;

e.    Rapat Kelompok Kerja;

f.     Rapat Gabungan Kelompok Kerja;

g.    Rapat Dewan Kehormatan.

 

Paragraf 2

Jenis Rapat

 

Pasal 83

 

(1)  Rapat Pleno merupakan rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan MRP dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang MRP;

 

(2)  Rapat Kerja merupakan rapat antara alat kelengkapan MRP dengan pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota dan Lembaga Pemerintah lainnya di daerah;

 

(3)  Rapat Konsultasi merupakan rapat antara alat kelengkapan MRP dengan Pemerintah Provinsi dan DPR dalam rangka memberikan pertimbangan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Khusus;

 

(4)  Rapat dengar pendapat merupakan rapat yang dilakukan oleh alat kelengkapan MRP dengan badan dan Lembaga-Lembaga sosial masyarakat dalam rangka mendengar dan menampung aspirasi sesuai dengan kewenangan MRP;

 

(5)  Rapat kelompok kerja merupakan rapat anggota kelompok kerja yang dipimpin oleh pimpinan kelompok kerja sesuai bidang tugas;.

 

(6)  Rapat Gabungan Kelompok Kerja merupakan rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Kelompok Kerja;

 

(7)  Rapat Dewan kehormatan merupakan rapat anggota Dewan kehonnatan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.

 

Pasal 84

 

(1)  Rapat Pleno Luar Biasa adalah Rapat Pleno yang diadakan dalam masa reses apabila:

       a.    Diminta oleh gubernur dengan persetujuan pimpinan MRP;

       b.    Dikehendaki oleh pimpinan MRP dengan persetujuan kelompok kerja;

       c.    Diusulkan oleh sekurang-kurangnya empat belas orang anggota dengan persetujuan pimpinan ketiga kelompok kerja.

 

(2)  Pimpinan MRP mengundang anggota untuk menghadiri Rapat Pleno luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Paragraf 3

Pengambilan Keputusan

 

Pasal 85

 

(1)  Rapat Pleno MRP dipimpin oleh pimpinan MRP dan dinyatakan sah apabila dihadiri

       a.    Sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MRP.

       b.    Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MRP dan mencerminkan ketiga unsur kelompok kerja untuk penetapan Perdasus dan penetapan lainnya;

       c.    Keputusan rapat dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

 

(2)  Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan pemungutan suara.

 

Pasal 86

 

Rapat Kerja dipimpin oleh Pimpinan Alat Kelengkapan MRP dan dihadiri oleh 2/3 anggota Kelompok Kerja dan dihadiri pejabat yang berwenang dari mitra kerjanya dan dapat dinyatakan bersifat tertutup karena sifatnya rahasia.

 

Pasal 87

 

Rapat dengar pendapat MRP dipimpin oleh Pimpinan Alat Kelengkapan MRP dan dihadiri 2/3 dari anggota kelompok kerja dan dihadiri oleh mitra kerja.

 

Pasal 88

 

(1)  Rapat Kelompok Kerja dipimpin oleh pimpinan kelompok kerja MRP dan dihadiri 2/3 anggota Kelompok Kerja.

 

(2)  Keputusan rapat dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat.

 

(3)  Rapat gabungan Kelompok Kerja dipimpin Pimpinan MRP dan dihadiri masing­masing pimpinan Kelompok Kerja dan anggota Kelompok Kerja.

 

(4)  Keputusan rapat dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

 

(5) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan dilaksanakan berdasarkan pemungutan suara.

 

Pasal 89

 

(1)  Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota MRP belum mencapai korum, Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama dua kali masing-masing satu jam;

 

(2)  Apabila korum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota MRP dari ketiga Kelompok Kerja;

 

(3)  Apabila pada akhir waktu penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), korum belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda rapat paling lama tiga hari.

 

(4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

 

(5)  Pimpinan Rapat membacakan Berita Acara penundaan rapat sebelum rapat berikutnya dimulai;

 

(6)  Dalam pembukaan rapat, Pimpinan Rapat dapat membacakan surat-surat masuk yang dipandang perlu dan selanjutnya diteruskan kelompok kerja.

 

Pasal 90

 

(1)  Pengambilan keputusan dalam rapat MRP pada dasarnya dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

 

(2)  Apabila cara pengambilan keputusan sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

 

(3)  Setiap keputusan rapat MRP baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

 

Pasal 91

 

Setiap keputusan rapat MRP baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

 

Pasal 92

 

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyarawarah untuk mufakat dilakukan setelah anggota MRP yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.

 

(2)  Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

 

Pasal 93

 

Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota MRP yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota MRP yang lain.

 

Pasal 94

 

(1)  Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.

(2)  Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.

(3)  Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

 

Pasal 95

 

(1)  Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota MRP yang hadir dengan cara lisan, menyangkut tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota MRP yang hadir.

 

(2)  Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota MRP.

 

(3) Anggota MRP yang meninggalkan ruang sidang dianggap hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

 

Paragraf 4

Sifat Rapat

 

Pasal 96

 

(I)   Rapat Pleno, Rapat Pleno Luar Biasa, Rapat Kerja, Rapat Konsultasi, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Kelompok Kerja, Rapat Gabungan Kelompok Kerja dan Rapat Dewan Kehormatan pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tersebut diputuskan bersifat tertutup.

 

(2)  Rapat Kelompok Kerja, Rapat Dewan Kehormatan pada dasamya bersifat tertutup, kecuali rapat tersebut diputuskan bersifat terbuka.

 

(3)  Rapat Terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.

 

(4)  Rapat Tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh anggota dan mereka yang diundang.

 

Pasal 97

 

(1)  Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh ketua rapat maupun oleh anggota atau salah satu pimpinan kelompok kerja dan/atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut.

 

(2)  Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada pimpinan rapat, kelompok kerja, pemerintah provinsi dan DPRP membicarakan usul.

 

(3)  Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul tersebut disetujui atau ditolak.

 

(4)  Apabila rapat menyetujui usul tersebut, pimpinan rapat menyatakan rapat bersifat tertutup dan mempersilahkan para peninjau dan wartawan meninggalkan ruang rapat.

 

Pasal 98

 

(1)  Pembicaraan dan keputusan dalam spat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan

 

(2)  Sifat rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.

 

Paragraf 5

Tata Cara Rapat

 

Pasal 99

 

(1)  Setiap anggota MRP wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.

 

(2)  Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

 

Pasal 100

 

(1)  Pimpinan rapat membuka rapat pada waktu yang telah ditentukan.

 

(2)  Pimpinan rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat, apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh 2/3 jumlah peserta rapat.

 

(3)  Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama satu jam, dan dilanjutkan dengan penundaan kedua paling lama satu jam.

 

(4) Pimpinan rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.

 

(5)  Rapat sebagaitnana dimaksud pada ayat (4), dapat mengambil keputusan apabila memenuhi korum.

 

Pasal 101

 

(1)  Setelah rapat dibuka, pimpinan rapat dapat meminta kepada sekretaris rapat agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta rapat.

 

(2)  Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksu d pada ayat (1).

 

 

Pasal 102

 

(1)  Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan dalam agenda pembahasan selesai dibicarakan.

 

(2) Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan rapat atas persetujuan peserta rapat apabila acara yang ditetapkan belum selesai.

 

(3)  Pimpinan rapat menyampaikan keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

 

Pasal 103

 

(1) Dalam hal Ketua berhalangan hadir dalam rapat Pleno atau rapat Dewan Kehormatan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.

 

(2) Dalam hal Ketua berhalangan hadir dalam rapat Kelompok Kerja atau rapat Gabungan Kelompok Kerja, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua dan apabila wakil berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

 

Paragraf 6

Tata Cara Mengubah Acara Rapat

 

Pasal 104

 

(1)  Peserta rapat Pleno dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan MRP mengenai acara yang telah ditetapkan, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru yang diagendakan untuk dibicarakan.

 

(2)  Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya dua hart sebelum acara rapat dilaksanakan.

 

(3)  Pimpinan MRP mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan Kelompok Kerj a untuk segera dibicarakan.

 

(4)  Kelompok Kerja membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

 

Pasal 105

 

(1)  Dalam keadaan mendesak, pimpinan MRP dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat pleno yang sedang berlangsung.

 

(2)  Rapat tersebut segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara.

 

 

Paragraf 7

Tata Cara Pelaksanaan Rapat

 

Pasal 106

 

(1)  Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib.

 

(2)  Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan pokok persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta rapat.

 

(3)  Apabila hendak berbicara selaku anggota rapat, pimpinan rapat untuk sementara diserahkan kepada pimpinan yang lain.

 

Pasal 107

 

(1)  Sebelum berbicara, peserta rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu.

 

(2)  Peserta rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan berbicara pada kesempatan berikutnya.

 

Pasal 108

(1)  Pimpinan rapat mengatur kesempatan berbicara diatur menurut urutan pendaftaran nama.

 

(2)  Peserta rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.

 

(3)  Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.

 

(4)  Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

 

Pasal 109

 

(1)  Peserta rapat dapat mengajukan interupsi untuk:

       a.    Meminta penjelasan tentang pokok persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;

       b.    Menjelaskan masalah yang menyangkut diri dan/atau tugasnya;

       c.    Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan;

       d.    Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

 

(2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

 

(3)  Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.

 

(4)  Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dibahas setelah mendapat persetujuan rapat.

 

Pasal 110

 

(1)  Setiap pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 104.

 

(2)  Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan

 

Pasal 111

 

(1)  Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertemangan dengan hukum.

 

(2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dan/atau memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

 

(3)  Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

 

Pasal 112

 

(1)  Apabila seorang pembicara tidak mengindahkan peringatan, pimpinan rapat melarang pembicara untuk meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

 

(2)  Apabila larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat memerintahkan kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

 

(3)  Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan, perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat.

 

Pasal 113

 

(1)  Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat, apabila berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan.

 

(2)  Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih dari satu kali dua puluh empat jam.

 

Paragraf 8

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Singkat

 

Pasal 114

 

(1)  Sekretaris membuat risalah pada setiap rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

 

(2)  Risalah dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang

       a.    Jenis dan sifat rapat;

       b.    Hari dan tanggal rapat;

       c.    Tempat rapat;

       d.    Acara rapat;

       e.    Waktu pembukaan dan penutupan rapat;

       f      Ketua dan sekretaris rapat;

       g.    Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir;

       h.    Undangan yang hadir.

 

(3)  Sekretaris MRP bertindak sebagai sekretaris rapat pleno.

 

Pasal 115

 

(1)  Sekretaris menyusun risalah rapat untuk dibagikan kepada peserta setelah rapat ditutup untuk mendapatkan perbaikan.

 

(2)  Perbaikan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembalikan kepada sekretaris untuk waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam untuk ditetapkan menjadi risalah resmi.

 

Pasal 116

 

(1)  Dalam setiap rapat pleno, rapat pleno luar biasa, rapat kerja, rapat konsultasi, rapat dengar pendapat, rapat Kelompok Kerja, rapat gabungan Kelompok Kerja dan rapat Dewan Kehormatan, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandangam oleh pimpinan rapat.

 

(2)  Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/ atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.

 

(3)  Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/ atau keputusan rapat.

 

Pasal 117

 

(1)  Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantuinkan dengan jelas kata rahasia.

 

(2)  Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalarn rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

 

Paragraf 9

Undangan dan Peninjau

 

Pasal 118

 

(1)  Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.

 

(2)  Peninjau tidak mempunyai hak suara, hak bicara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.

 

(3)  Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.

 

(4)  Undangan dan peninjau wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh MRP.

 

(5)  Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.

 

Paragraf 10

Persidangan

 

Pasal 119

 

(1)  Sidang tahunan MRP dimulai pada tanggal 01 Nopember dan diakhiri pada tanggal 31 Oktober.

 

(2)  Sidang tahunan dibagi dalarn empat masa persidangan.

 

(3)  Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan MRP, masa reses ditiadakan.

 

Pasal 120

 

Masa persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh pimpinan MRP dengan memperhatikan pendapat Kelompok Kerja.

 

Pasal 121

 

(1)  Pimpinan MRP menyampaikan pidato pembukaan masa sidang tahunan tentang rencana kegiatan MRP dan masalah yang dipandang perlu dalam rapat Pleno pertama.

 

(2)  Pimpinan MRP menyampaikan pidato penutupan masa sidang tahunan tentang hasil kegiatan masa sidang sebelumnya dalam rapat Pleno.

 

(3) Pidato pimpinan MRP disusun dengan memperhatikan saran dan pendapat pimpinan Kelompok Kerja dan hasil penggalian aspirasi masyarakat.

 

Pasal 122

 

(1)  Hari persidangan adalah hari Senin sampai dengan hari Jum' at.

 

(2)  Waktu rapat MRP adalah:

       a.    Pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Jum'at, dari puku109.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat puku 112.00 sampai dengan pukul 13.00;

       b.    Pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan puku 122.30 pada setiap hari kerja.

 

(3)  Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

 

(4)  Semua jenis rapat MRP dilakukan di gedung MRP.

 

(5)  Penyimpangan dari tempat rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

 

Paragraf 11

Pakaian

 

Pasal 123

 

(1)  Dalam menghadiri rapat pleno,pimpinan dan anggota MRP mengenakan

       a.    Pakaian sipil harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan MRP;

       b.    Pakaian sipil lengkap (PSL) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan MRP;

 

(2)  Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota MRP memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang;

 

(3)  Dalam hal acara tertentu pimpinan dan anggota MRP dapat memakai pakaian daerah.

 

Bagian Kedua

Produk MRP

 

Pasal 124

 

(1)  Produk MRP berbentuk keputusan MRP dan keputusan pimpinan MRP.

 

(2)  Keputusan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat pleno MRP, ditandatangani oleh ketua atau Wakil Ketua MRP yang memimpin rapat.

 

(3) Keputusan pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk keputusan yang dibuat berdasarkan musyawarah di antara unsur Pimpinan dan pimpinan Kelompok Kerja untuk kepentingan internal MRP.

 

(4)  Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan wakil Ketua.

 

BAB XIII

PENGAJUAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KHUSUS

 

Bagian Kesatu

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Khusus

 

Pasal 125

 

(1)  MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Khusus melalui pembahasan bersama Gubernur dan DPRP.

 

(2)  Rancangan Peraturan Daerah Khusus yang berasal usul Gubernur maupun prakarsa DPRP beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan MRP.

 

(3) Rancangan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan MRP kepada seluruh anggota kelompok kerja selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan Peraturan Daerah Khusus tersebut dibahas dalam rapat.

 

Bagian kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus

 

Pasal 126

 

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah Khusus dilakukan melalui empat tahap:

a.    Tahap pertama, penjelasan Gubernur dan Pimpinan DPRP dalam rapat kerja tentang penyampaian rancangan Peraturan Daerah Khusus;

 

b.    Tahap kedua, pembahasan dalam Rapat Kelompok Kerja MRP dan Rapat Pleno;

 

c.    Tahap ketiga, pembahasan bersama antara Gubernur, DPRP dan MRP dalam Rapat Konsultasi;

 

d.    Tahap keempat, pengambilan keputusan dalam rapat pleno MRP.

 

BAB XIV

LARANGAN DAN SANKSI

 

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 127

 

MRP dilarang menerima bantuan keuangan di luar sumber keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi.

 

Pasal 128

 

Anggota MRP dilarang:

 

a.    Mengkhianati Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;

 

b.    Melakukan tindakan yang tercela dan tidak bermoral;

 

c.    Memiliki jabatan rangkap sebagai Pejabat Negara, baik struktural maupun fungsional, Pegawai Negeri Sipil, TN1/Polri, pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah;

 

d.    Melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek;

 

e.    Melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat berakibat dicabut hak pilihnya;

 

f.     Melakukan kegiatan dan atau usaha yang biayanya berasal dari APBN dan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota;

 

g.    Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

 

h.    Menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai peraturan perundang­-undangan;

 

i.     Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses pengadilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;

 

j.     Menggunakan jabatan untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroni yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam satu bidang usaha.

 

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Anggota MRP

 

Pasal 129

 

(1)  Anggota MRP yang melanggar Peraturan Tata Tertib ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota MRP.

 

(2)  Pemberian sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan dan penilaian Dewan Kehormaatan.

 

BAB XIV

PENYIDIKAN

 

Pasal 130

 

(1)  Penyidikan terhadap anggota MRP yang diduga melakukan tindak pidana, harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota MRP melakukan tindak pidana korupsi.

 

(3)  Setelah tindakan pada ayat (2) dilakukan harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang memberikan ijin.

 

(4)  Selama anggota MRP menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

BAB XVI

KODE ETIK MRP

 

Bagian Kesatu

 

Pasal 131

 

(1)  Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota MRP wajib mentaati kode etik MRP;

 

(2)  Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik tentang sikap dan perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar anggota, antar Kelompok Kerja, antar Alat Kelengkapan MRP lamnya dan antar anggota dengan Pimpinan, antara Pemerintah Daerah dan Mitra Kerja.

 

Pasal 132

 

Anggota MRP wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi Peraturan Tata Tertib MRP, menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota MRP dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

 

Pasal 133

 

(1)  Anggota MRP bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan Lembaga Pemerimahan, melaksanakan togas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.

 

(2)  Anggota MRP bertanggungjawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, Lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

 

Pasal 134

 

(1)  Anggota MRP harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat.

 

(2)  Ketidak hadiran Anggota MRP secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ijin pimpinan Kelompok Kerja, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan Kelompok Kerja.

 

(3)  Ketidakhadiran Anggota MRP secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat MRP merupakan palanggaran Kode Etik.

 

(4)  Anggota MRP yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota MRP kepada pihak lain.

 

Pasal 135

 

Selama rapat berlangsung setiap Anggota MRP wajib bersikap sopan dan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini.

 

Pasal 136

 

Anggota MRP tidak diperkenankan menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan di luar tugas MRP.

 

Pasal 137

Kode etik sebagai penjabaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136 ditetapkan dalam Rapat Pleno;

 

Pasal 138

 

(1)  Kode Etik harus dipatuhi oleh setiap anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

 

(2) Penanganan atas dugaan pelanggaran terhadap kode etik menjadi wewenang Dewan Kehormatan.

 

BAB XVII

LAMBANG DAN LAGU

 

Pasal 139

 

(1)  MRP memiliki logo, lambang dan lagu.

 

(2)  Bentuk, ukuran, warna dan ciri logo dan lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MRP.

 

(3)  Syair dan notasi lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MRP.

 

Pasal 140

 

Tata cara penggunaan dan makna logo, lambang dan lagu ditetapkan dengan keputusan MRP.

 

BAB XVIII

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT MRP

 

Pasal 141

 

Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat MRP diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi.

 

BAB XIX

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

 

Pasal 142

 

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganannya diatur oleh Selcretaris MRP.

 

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 143

 

(1)  Usul peraturan tata tertib MRP dapat diajukan oleh paling sedikit sembilan orang anggota dan mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno.

(2)  Peraturan Tata Tertib MRP mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di    :         Jayapura

Pada tanggal     : 11 November 2005

 

 

 

MAJELIS RAKYAT PAPUA

 

KETUA,

 

 

Drs. AGUS ALUE AULA, MTh