KELOMPOK KERJA ADAT

1. Demas Tokoro,SH : Kabupaten Jayapura ( Wilayah I )

2. George Arnold Awi : Kabupaten Jayapura ( Wilayah I )

3. Seblum Werbabkai : Kabupaten Sarmi ( Wilayah II )

4. William Sawaki, SH : Kabupaten Kepulauan Yapen ( Wilayah III )

5. Yoram Wambrauw, SH : Kabupaten Biak Numfor ( Wilayah IV )

6. Aristarkus Marey : Kabupaten Nabire ( Wilayah V )

7. Yakobus Dumupa : Kabupaten Nabire ( Wilayah V )

8. Alpius Murib, SE, MM : Kabupaten Mimika ( Wilayah VI )

9. Timotius Murib : Kabupaten Mimika ( Wilayah VI )

10. Wasilani Amandus Mabel : Kabupaten Jayawijaya ( Wilayah VII )

11. Luis Maday : Kabupaten Tolikara ( Wilayah VIII )

12. Constan Oktemka, S.IP : Kabupaten Pegunungan Bintang ( Wilayah IX )

13. Dominikius Kombaliop Amote : Kabupaten Merauke ( Wilayah X )

KELOMPOK KERJA PEREMPUAN

1. Rode Muyasin, Amd.Pd : Kabupaten Jayapura ( Wilayah I )

2. Bertha Paulina Yane : Kabupaten Sarmi ( Wilayah II )

3. Herlina Papare : Kabupaten Kepulauan Yapen ( Wilayah III )

4. Juliana E. Wambrauw : Kabupaten Biak Numfor ( Wilayah IV )

5. Fransiska Okmonggop Mote : Kabupaten Nabire ( Wilayah V )

6. Debora Mote, S.Sos : Kabupaten Nabire ( Wilayah V )

7. Engelbertha Kotorok : Kabupaten Mimika ( Wilayah VI )

8. Ciska Abugau : Kabupaten Mimika ( Wilayah VI )

9. Nehemi Yebikon : Kabupaten Jayawijaya ( Wilayah VII )

10. Ere Wakur : Kabupaten Tolikara ( Wilayah VIII )

11. Merry Lantipo : Kabupaten Pegunungan Bintang ( Wilayah IX )

12. Henderika Pasuaut : Kabupaten Asmat ( Wilayah XI )

KELOMPOK KERJA AGAMA

1. Herman Saud, M.Th : Agama / Provinsi Papua

2. Petrus Bonyadone, S.Th : Agama / Provinsi Papua

3. Hofni Simbiak, S.Th : Agama / Provinsi Papua

4. Natan Pahabol, S.Pd : Agama / Provinsi Papua

5. Ferry Y. Ayomi, S.Th : Agama / Provinsi Papua

6. Samuel K. Waromi, SH : Agama / Provinsi Papua

7. Penetina Kogoya, S.Sos : Agama / Provinsi Papua

8. Jhon Wenda, S.Th : Agama / Provinsi Papua

9. Yoseph Luns Yom : Agama / Provinsi Papua

10. Titus Fransiscus Wayne, S.pd, MM : Agama / Provinsi Papua

11. Drs. Wiro Y. Watken : Agama / Provinsi Papua

12. Didik Yeleget, S.Sos : Agama / Provinsi Papua

JAYAPURA - Menteri Dalam Nageri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah menyetujui beberapa substansi pokok yang termuat dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)  No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur Papua.  Persetujuan  itu diberikan ketika adanya kujungan yang dilakukan oleh 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua ( DPRP ) dan 6 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua, beberapa waktu lalu.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib yang kepada Cenderawasih Pos di kediamannya (1/2) kemarin mengatakan, hal-hal pokok yang disetujui Mendagri adalah masalah keaslian calon yang harus orang asli Papua, di mana calon gubernur dan wakil gubernur yang maju sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua, yang bapak dan mamanya orang asli Papua. “Bukan yang peranakan atau yang diakui dan atau  diangkat oleh salah satu masyarakat adat dari suku tertentu di Papua,” kata Timotius yang juga ikut dalam rombongan ke Jakarta itu.

Yang kedua adalah masalah calon gubernur dan wakil gubernur yang pernah menjabat sebanyak dua kali, tidak bisa mencalonkan diri dan maju sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur  pada periode ini. “Yang ketiga adalah masalah kewenangan melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap calon –calon gubernur dan wakil gubernur yang telah diputuskan untuk dilakukan oleh anggota DPRP melalui Pansus yang dibentuknya,” paparnya.

Jayapura  - Sekretaris I bidang politik dari Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Melanie Higgins, didampingi asisten politik, Pradita Anggira Prima, menemui pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP).

"Mereka ingin tahu sejauh mana hubungan dan kerja sama MRP dan MRPB (MRP Papua Barat), serta bagaimana implementasi otonomi khusus bagi Papua yang sedang berjalan saat ini," kata Wakil Ketua I MRP Pendeta Hofni Simbiak STh di Jayapura, Rabu.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (4/10) sekitar satu jam lebih di kantor MRP di Kotaraja, distrik Abepura, Jayapura itu, Higgins dan Prima diterima oleh Wakil Ketua I MRP Pendeta Hofni Simbiak S.Th dan Wakil Ketua II MRP Engelbertha Katorok.

Selain itu tampak pula, ketua panitia musyawarah MRP Joram Wambrauw SH, ketua panitia urusan rumah tangga MRP Yuliana E Wambrauw, dan Sekretaris MRP Drs Alfons Rumbekwan MSi.

Menurut Simbiak, Higgins yang ditemani seorang asisten politik tersebut menanyakan tentang MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) serta bagaimana hubungan dan kerja sama kedua lembaga kultur tersebut.

"Kami katakan yang terjadi saat ini, di Papua telah ada dua MRP, yakni MRP di Provinsi Papua dan MRP di Provinsi Papua Barat dan pemerintah telah menyetujui hal itu. Meskipun masih ada permasalahan yang harus diselesaikan," katanya.

Selain itu, mereka juga bertanya tentang bagaimana hak-hak asli orang Papua diperjuangkan oleh MRP, dan bagaimana implementasinya di lapangan.

Ketika ditanya, apakah kunjungan dari staf Kedubes Amerika tersebut sama dengan kunjungan dari Diplomat Australia pada pekan lalu, Simbiak mengatakan ada perbedaan dari antara kunjungan kedua negara tersebut.

"Diplomat Australia juga ingin melakukan kerja sama kedua pihak, terutama dalam pembuatan atau perumusan laporan, sedangkan staf Kedubes AS hanya bertanya seputar MRP dan MRPB serta bagaimana implementasi Otsus di Papua, terutama hak-hak orang asli setempat," katanya.

Oleh karena itu, Amerika hanya menanyakan MRP dan MRPB serta implementasi Otsus, sedangkan Australia justru ingin membantu penguatan kapasitas bagi MRP.

Pada Kamis (29/9), MRP juga dikunjungi oleh Diplomat Australia yang dipimpin oleh Emilly Whellan dan empat orang lainnya. Mereka menanyakan tentang MRP dan MRPB, dan juga akan melakukan kerja sama dalam penguatan kapasitas bagi lembaga MRP.(ANTARA)

JAYAPURA —  Asisten Koordinator Bidang Otsus pada Kementerian Polhukam, Brigjen TNI Sumardi bersama Kabid Desentralisasi Otda, Ir Edison Silaen  mengunjungi  dan melakukan petemuannya dengan Unsur Pimpinan MRP  Kamis( 22/9).  Pertemuan itu dalam rangka melakukan koordinasi tentang keaslian Putera Daerah dalam Pilgub Papua.  Dalam pertemuan   itu,  Sumardi kembali menegaskan  MRP untuk konsisten dengan keputusannya tentang  kriteria keaslian orang Papua dalam Pilihan Gubernur Papua. Kementerian Polhukam  sudah menangkap keinginan DPRP tentang pasal yang  mengatur tentang Putera Daerah. Dengan demikian sudah jelas bahwa Gubernur dan  Wakil Gubernur Papua yang akan bertarung dalam Pilkada nanti harus asli Papua. Ia mengatakan,    pasal tentang putera asli Papua itu jangan   diartikan macam macam, jangan ada lagi persepsi lain dalam mengartikan pasal pasal itu, sebab sudah jelas putera Daerahlah,  karena merupakan lambang kekhususan Papua.